
JENEPONTO, SULSEL - Kepolisian Resor (Polres) Jeneponto terus intens melaksanakan pengamanan menjelang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil Pilkada Kabupaten Jeneponto Tahun 2024.
Sidang yang beragendakan pemeriksaan saksi/ahli serta pengesahan barang bukti ini menjadi perhatian khusus aparat kepolisian guna memastikan situasi keamanan berjalan baik dan tetap kondusif.
Kapolres Jeneponto, AKBP Widi Setiawan mengatakan bahwa dari seluruh daerah di Sulawesi Selatan, hanya dua kabupaten yang masih berlanjut ke tahap pembuktian di MK, yaitu. Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto.
Oleh karena itu, Polres Jeneponto akan terus mengawal proses persidangan meskipun sidang berlangsung di Jakarta, mengingat siaran langsungnya dapat memicu reaksi di daerah.
"Sebagai langkah antisipasi, kami Polres Jeneponto dan jajaran menerjunkan personel untuk melakukan pengamanan secara terbuka maupun tertutup di berbagai objek vital, " kata AKBP Widi, Kamis (13/2/2025)
Menurutnya, lokasi-lokasi yang menjadi perhatian utama meliputi kantor KPUD, gudang logistik KPUD, kantor Bawaslu Kabupaten, serta titik-titik kerawanan hingga ke pelosok desa.
Selain itu, AKBP Widi Setiawan juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Sebab, perbedaan hanya terjadi pada saat pemilihan kepala daerah kemarin.
"Kini saatnya kita bersatu membangun Bumi Turatea yang kita cintai dengan menjaga keamanan dan ketertiban, ” imbaunya.
Ia juga menekankan agar masyarakat menunggu hasil sidang MK dengan kepala dingin dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum.
“Mari kita hormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak membuat kegaduhan yang dapat merugikan diri sendiri serta masyarakat luas, ” pungkasnya.
Dengan langkah pengamanan ini, Polres Jeneponto berkomitmen untuk menjaga stabilitas keamanan daerah, memastikan masyarakat tetap tenang, serta mendukung proses demokrasi yang berlangsung sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. (*)